Langsa - Kepala Kejaksaan Tinggi  (Kajati) Aceh, Khairul Amir, mengatakan, negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Artinya, semua kegiatan apapun yang kita laksanakan harus ada dasar hukumnya terutama sebagai penyelenggaraan negara maka setiap yang dilakukan harus ada landasan hukumnya. Hal itu disampaikan,  Khairul Amir, pada acara temu ramah dengan Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE dan dihadiri oleh Kapolres Langsa, AKBP Satya Yudha Praksa SIK serta sejumlah Kepaka SKPK Pemko di Pendopo Meuligoe Timue Langsa, Selasa (30/1) malam. Menurutnya, karena kita tahu untuk memutuskan sesuatu ada seperti kebijakan tapi jika kebijakan itu diambil sepihak tanpa ada landasan hukum, maka hasilnya akan menjadi persoalan hukum. Walaupun, terkadang kita bisa beragumentasi,  kalau sudah terjadi proses hukumnya maka akan menyita waktu kita. Karenanya, kepada para penyelenggara negara agar lebih berhati-hati setiap mengambil sebiah kebijakan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga tidak tersandung dengan hukum dikemudian hari. Namun, hal ini perlu adanya koordinasi dan konsultasi antara penyelenggara negara dengan institusi atau penegak hukum  dalam setiap mengambil sebuah kebijakan tanpa kena cacat hukumnya nantinya. "Kita harapkan kepada penegak hukum untuk sama-sma bersinergi memahami satu sudut pandang yangg sama tentang hukum sehingga ada kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat,"harapnya. Sebelumnya, walikota sebagai penyelenggara negara banyak hal dan tantangan yang kita hadapi. Namun, dengan adanya kerjasama yang baik dan sinergisitas semua komponen maka akan menjadi ringan. Selain itu, sebagai abdi negara kita dituntut untuk kerja ikhlas dan jujur dan diharapkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Langsa, agar sama-sama kita memperbaiki keadaan karena tidak mungkin orang lain yang akan memperbaikinya.