Gubernur Aceh Buka Raker Bupati/Walikota Se-Aceh

Selasa, 27 November 2018

[caption id="attachment_3015" align="aligncenter" width="300"] Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Raker bupati/walikota se-Aceh tahun 2018 di Kota Langsa bertempat di Ruang Sidang DPRK Langsa, Selasa (27/11/2018).[/caption]

Dalam sambutannya gubernur mengatakan, berdasarkan data terakhir tahun ini menyebutkan Aceh berada di peringkat lima perederan narkoba di Indonesia, Selasa (27/11/2018).

Turut dihadiri oleh Bupati/Walikota, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Forkompinda Se-Aceh serta Wakil Walikota Langs Dr. H. Marzuki Hamid MM. Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRK Langsa.

Plt. Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah MT membuka Rapat Kerja Bupati/Walikota Se Aceh 2018 dengan tema " Melalui Rapat Kerja Bupati/Walikota Kita Padukan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Aceh ". Dikatakan, yang lebih mengejutkan lagi, kawasan pantai timur dan utara Aceh, telah menjadi salah satu rute favorit bagi sindikat narkoba Internasional untuk memasukkan produknya ke Indonesian. Kondisi ini tentu saja harus dapat kita antisipasi melalui langkah-langkah yang lebih konkrit.

[caption id="attachment_3016" align="aligncenter" width="300"] Walikota Usman Abdullah SE, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Forkompinda Se-Aceh serta Wakil Walikota Langs Dr. H. Marzuki Hamid MM. Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRK Langsa.[/caption]

Dikatakan, antisipasi yang dibutuhkan tidak hanya untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, tapi juga memutus mata rantai peredaran benda haram ini. "Untuk itulah saya mengundang kepala daerah serta stakeholder terkait untuk membahas masalah ini secara konprehensif. Saya berharap langkah antisipasi itu dapat kita rumuskan dan selanjutnya kita dapat menyusun program terpadu dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di daerah ini,"ujarnya. Sebagaimana kegiatan raker ini, topik utama yang kita bahas pada adalah mengenai persoalan penyalahgunaan narkoba yang kini kian marak di Aceh. Jadi, semakin maraknya, penyebarannya tidak hanya di wilayah perkotaan, tapi sudah menyebar hingga ke gampong-gampong. Bahkan, yang terlibat bukan hanya anak muda, tapi juga orang dewasa dari berbagai profesi, mulai dari petani, pengusaha, oknum Aparatur sipil negara (ASN) dan oknum TNI/PO hingga anak-anak. Namun, kita bersyukur bahwa BNNP Aceh dengan dukungan berbagai pihak telah mengambil langkah-langkah efektif dalam pemberantasan narkoba. Selama 2017-2018, bersama BNN Pusat, telah berhasil diungkap dan disita sabu-sabu seberat 523.488.13 gram, ganja 1.847.000.20 gram dan ladang ganja seluas 20 hektare. "Disini terlihat, dari semua jenis narkoba yang banyak beredar di pasaran, ganja tercatat masih yang paling tinggi,"ujarnya. Artinya, fakta ini menunjukan betapa kuatnya jaringan narkoba di daerah Aceh. BNN dan Polda tentu tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas narkoba, tanpa dukungan berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib untuk turut serta dalam meningkatkan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam kesempatan ini, kata gubernur, kita akan mencoba memetakan secara komprehensif data-data tentang penyalahgunaan narkoba di semua kabupaten/kota. Dari pemetaan itu nantinya kita akan gali lebih lanjut metoda efektif dalam mengatasinya.

Karenanya, masukan dari kepala daerah tentu saja sangat di perlukan dalam mengatasi masalah ini dan lebih bagus lagi kalau metode yang diusulkan dan merupakan cara baru, sehingga mampu memberi shocktherapy bagi pemakai dan pengedar narkoba. Lebih lanjut gubernur mengatakan, kepada seluruh bupati dan walikota agar bersikap tegas tehadap ASN yang terlibat narkoba. Undang-Undang Nomor : 5/2014 menegaskan, jika ASN di jatuhi pidana di atas dua tahun karena kasus narkoba, bersangkutan layak di pecat. Karena itu, kita perlu mencegah narkoba agar narkoba tidak sampai menyerang para ASN. Jika dibutuhkan, kita mendukung di lakukannya tes urine bagi setiap ASN di setiap daerah ini. Tentu saja langkah hukum harus pula diperkuat oleh BNN dan Polda Aceh. Lantas bagaimana mensinergikan antara tindakan hukum dan langkah pemerintah daerah dalam mengatasi kasus narkoba ini. Poin inilah yang akan kita bahas bersama pada rapat kerja ini. "Namun, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada walikota Langsa beserta jajarannya dan Forkopimda yang telah memfasilitasi kegiatan ini,"ucapnya. Sebelumnya, Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE, mengucaokan terimakasih telah diberikan kesempatan kepada Kota Langsa yang ditunjuk menjadi tua rumah dalam acara ini dan juga bisa memperkenalkan destinasi wisata di Kota Langsa seperti hutan kota yang memiliki rumah adat Aceh yang sudah berumur ratusan tahun dan berbagai jenis pohon yang dilindungi.